Ensiklopedia Hukum Islam

Tanya :

Saya ingin bertanya tentang hukum meminjam uang ke bank syariah untuk usaha. Apakah pembiayaan seperti itu dibolehkan? Padahal, saya mendapatkan informasi bank syariah pun menerapkan “bunga” yang disebut dengan “margin“?

Jawab :

Memang ada kemiripan antara bunga bank konvensional dengan margin (laba) bank syariah. Tapi sifat dan prosesnya keduanya sangat berbeda sehingga keduanya tidak boleh disamakan. 

Misalkan, nasabah meminjam ke bank konvensional Rp 1 juta untuk suatu usaha dengan perjanjian akan dikembalikan 4 bulan kemudian dengan bunga 10 %. Pada bulan keempat bank menerima pengembalian pinjaman Rp 1.100.000, yakni ada bunganya Rp 100 ribu.

Bunga ini mirip margin bank syariah yang antara lain diterapkan dalam akad murabahah. Murabahah adalah menjual barang dengan harga asal ditambah laba yang disepakati penjual dan pembeli (M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah, 1999:121). Misalnya nasabah ingin membeli TV seharga Rp 1 juta. Tapi karena nasabah tak punya uang kontan, dia lalu mengajukan pembelian TV itu dengan akad murabahah. Bank syariah membeli TV secara kontan seharga Rp 1 juta dari toko elektronik, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga Rp 1.100.000,-. Nasabah membayar secara angsuran dalam waktu 4 bulan. Jadi, margin bank syariah sebesar 10 % (senilai Rp 100 ribu).

Sekilas dua muamalah di atas sama, karena sama-sama menghasilkan keuntungan 100 ribu rupiah. Padahal, ada bedanya, sebab riba dan laba jual beli tidaklah sama. Riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa risiko kerugian dari pihak bank konvensional. Bank selalu berasumsi bahwa pihak peminjam selalu dan pasti (kudu) untung dalam usahanya. Sehingga bank konvensional merasa berhak memungut bunga. Padahal selalu ada risiko kerugian pada nasabah yang mengusahakan modal dari bank. Maka riba telah menyalahi kaidah fiqih berbunyi Al-ghurmu bil ghunmi (risiko kerugian itu diimbangi dengan hak memperoleh keuntungan) (Syaikh An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 187). Sedang pada jual beli, laba yang diperoleh merupakan imbangan dari kesediaan penjual menerima risiko kerugian. Sebab pada akad murabahah bisa saja barang yang sudah dibeli ternyata cacat atau rusak, atau nasabah tidak jadi membeli, sehingga bank syariah mengalami kerugian. Jadi, meski ada kemiripan, bunga dan margin tetap berbeda dalam sifat dan prosesnya.

Tanya :

Ustadz, bolehkah barang yang kita beli dijadikan jaminan? Misal, kita kredit motor lalu BPKB motor itu kita jadikan jaminan kepada penjual (dealer)? (Dewi, Malang)

Jawab :

Dalam jual beli kredit (bai’u at-taqsith) penjual boleh mensyaratkan jaminan/agunan (rahn) dari pembeli. (Adnan Sa’duddin, Bai’u At-Taqsith wa Tathbiqatuha al-Mu’ashirah, hal. 187). Namun jaminan ini wajib berupa barang lain, yaitu bukan barang objek jual beli. Karena menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan (rahn al-mabii’) tidak boleh secara syar’i.

Inilah pendapat fuqaha yang rajih menurut kami. Imam Syafi’i, seperti dikutip Imam Ibnu Qudamah, menyatakan jika dua orang berjual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, jual belinya tidak sah. Sebab jika barang yang dibeli dijadikan jaminan (rahn), berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. (Al-Mughni, 4/285).

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata,”Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.” (Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, 2/287).

Imam Ibnu Hazm berkata,”Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan.” (Al-Muhalla, 3/427).

Memang ada fuqaha yang membolehkan. Kata Imam Ibnu Qudamah,”Menurut Imam Ahmad, jaminan berupa barang yang dibeli sah.” (Al-Mughni, 4/285; Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhahib al-Arba’ah, 2/166). Imam Ibnul Qayyim berkata,”Boleh mensyaratkan jaminan berupa barang yang dibeli.” (Ighatsah al-Lahfan, 2/53; I’lam al-Muwaqqi’in, 4/33).

Pendapat inilah yang diadopsi Majma’ Al-Fiqh Al-Islami bahwa,”Penjual tidak berhak mempertahankan kepemilikan barang di tangannya, tapi penjual boleh mensyaratkan pembeli untuk menjaminkan barang yang dibeli guna menjamin hak penjual memperoleh pembayaran angsuran yang tertunda.” (Ali as-Salus, Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 605).

Namun menurut kami, pendapat ini tidak dapat diterima. Karena menjaminkan barang objek jual beli adalah syarat yang menyalahi konsekuensi akad (muqtadha al-‘aqad), yakni hak kepemilikan dan melakukan tasharruf (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli. Imam Taqiyudin an-Nabhani berkata,”Jika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain, lalu mensyaratkan orang itu untuk tidak menjualnya kepada siapa pun, maka syarat itu tidak berlaku tapi jual belinya sah, karena syarat itu menafikan konsekuensi akad (muqtadha al-‘aqad), yakni kepemilikan barang dan melakukan tasharruf padanya.” (al-Syakhshiyah al-Islamiyah, 3/52).

Syarat yang menyalahi hukum syara’ tidak dapat diterima, karena sabda Nabi SAW,”Syarat apa saja yang tidak ada dalam Kitabullah, maka ia batil, meski ada seratus syarat.” (HR Bukhari dan Muslim). (Imam Shan’ani, Subulus Salam, 3/10).

Selain itu, syarat itu tertolak berdasar kaidah fiqih : Kullu syarthin khaalafa aw nafaa muqtadha al-‘aqad fahuwa baathil (Setiap syarat yang menyalahi atau meniadakan konsekuensi akad, adalah syarat yang batal). (M. Sa’id al-Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, 8/418).